Jakarta, isafetymagazine.com – Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti menyarankan penundaan pemberlakuan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada 2023.
“Menimbang kebijakan ODOL ditetapkan sebelum ada kejadian pandemi Covid-19 yang (akhirnya pandemi) memberikan efek domino terhadap perekonomian dunia usaha terutama jasa transportasi dan logistik nasional, kebijakan Zero ODOL harus ditunda,” kata Ketua Peneliti ITL Trisakti Sarinah pada Selasa (23/8/2022).
Penelitian itu dilakukan secara kualitatif terhadap 300 responden yang terdiri dari 100 orang pemilik/pengusaha armada angkutan logistik, 100 orang pengemudi angkutan logistik, dan 100 orang pengelola pasar untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/sembako.
Lokasi penelitian mencakup wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) dengan penetapan beberapa titik utama yang ditentukan sebagai dasar sampel pengambilan data dan informasi.
Survei ini dilakukan sejak pertengahan minggu kedua Mei 2022 hingga akhir Juni 2022 di dua pasar induk, yaitu Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, dan Pasar Induk Modern Cikampek, Karawang, Jabar.
ITL Trisakti berkesimpulan penerapan kebijakan bebas ODOL pada 2023 dapat berdampak langsung secara signifikan terhadap distribusi sembako di Indonesia. Potensi risiko terkait dengan kenaikan harga komoditas sehingga kebijakan itu bakal berdampak ke inflasi ekonomi.
“Selain itu, potensi risiko sosial yang timbul dengan diberlakukan kebijakan ini yang mana potensi demo dari pengangkut komoditas ataupun pemilik komoditas yang berefek kepada kondisi ekonomi maupun isu keamanan,” ujar Sarinah.
Pemerintah dinilai perlu memiliki komitmen menyelesaikan masalah transportasi dan logistik nasional secara komprehensif. Hal ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak tumpang tindih.
Contohnya, aturan Jumlah Berat Bruto (JBB) dan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) antara satu provinsi dengan lainnya bisa menentukan JBB dan JBI secara berbeda.
“Selain itu juga pemberantasan pungli di sektor transportasi (dan) pembuatan kebijakan yang menyeluruh. Ini yang harus didorong,” ungkap Sarinah.
Biaya Angkutan Mahal
ITL Trisakti berpendapat kebijakan Zero ODOL akan membuat biaya angkutan barang semakin mahal.
Pasalnya, volume barang yang boleh dimuat per satu-satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang bakal diterima semakin menipis.
“Hasil penelitian ITL Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei-Juni 2022 menyimpulkan bahwa mereka keberatan jika kebijakan Zero ODOL diterapkan pada tahun 2023,” ujar Sarinah.
Penelitian itu dilakukan secara kualitatif terhadap 300 responden untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL pada 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/sembako.
Lokasi penelitian mencakup wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan penetapan beberapa titik utama yang ditentukan sebagai dasar sampel pengambilan data dan informasi.
“Kami melakukan penelitian ini dimulai sejak pertengahan minggu kedua Mei 2022 hingga akhir Juni 2022,” ujarnya.
Survei ini berlangsung di dua pasar induk, yaitu Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, dan Pasar Induk Modern Cikampek, Karawang, Jabar, dengan mewawancarai 100 orang pemilik/pengusaha armada angkutan logistik, 100 orang pengemudi angkutan logistik, dan 100 orang pengelola pasar.
Dari 100 pengemudi yang diwawancarai, sebanyak 58 persen mengatakan sering membawa komoditas melebihi kapasitas, kategori selalu 25 persen, jarang 16 persen dan tidak pernah lima persen.
Tutup Biaya Operasi
Para pengemudi yang sering membawa komoditas melebihi kapasitas kemampuan kendaraan guna menutupi biaya operasional perjalanan yang tinggi.
“Sebanyak 45 persen dari para pengemudi keberatan untuk penerapan kebijakan ODOL pada tahun 2023, 27 persen meminta ditunda, 20 persen tidak setuju Zero ODOL, dan hanya delapan persen saja yang setuju,” tutur Sarinah.
Hasil survei terhadap 100 orang pemilik armada menunjukkan sebanyak 58 persen mengatakan sudah memodifikasi sebagian kendaraan, 14 persen memodifikasi semua kendaraan, dan 28 persen tak melakukan modifikasi kendaraan.
Kemudian, 33 persen dari 100 pemilik armada tidak setuju Zero ODOL, 31 persen memberatkan, 28 persen meminta ditunda, dan hanya delapan persen yang setuju.
Selanjutnya, 100 pemilik barang atau sebanyak 28 persen menggunakan semua kendaraan yang sudah dimodifikasi, 33 persen hanya menggunakan sebagian kendaraan yang dimodifikasi, dan 39 persen tak menggunakan kendaraan yang dimodifikasi.
Berikutnya, ebanyak 32 persen dari mereka menganggap Zero ODOL memberatkan, 40 persen tak setuju Zero ODOL, 16 persen meminta ditunda, dan 12 persen setuju.
Dengan demikian, penerapan kebijakan bebas ODOL pada 2023 dapat berdampak langsung dari signifikan terhadap distribusi sembako di Indonesia. Potensi risiko terkait dengan kenaikan harga komoditas akibat kebijakan itu bakal berdampak ke inflasi ekonomi.
“Selain itu, potensi risiko sosial yang timbul dengan diberlakukan kebijakan ini yang mana potensi demo dari pengangkut komoditas ataupun pemilik komoditas yang berefek kepada kondisi ekonomi maupun isu keamanan,” ujarnya. (ant/adm)