Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima kunjungan Pertamina Corporate University (PCU) membahas potensi kerja sama pemanfaatan fasilitas Balai Besar/Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP/BPVP).
Tempat ini sebagai tempat pelatihan Health, Safety, and Environment (HSE).
Hal lainnya untuk pelatihan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), untuk memperkuat kompetensi sumber daya mineral (SDM) sektor energi agar lebih terstandar, aman, dan siap kerja.
“Yang kita jaga bukan hanya kompetensi di atas kertas, tapi keselamatan dan kualitas layanan di lapangan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi pada Ahad (1/3/2026).
“Kalau pelatihan dibuat relevan, terukur, dan terhubung dengan kebutuhan industri, dampaknya terasa yaitu pekerja lebih terlindungi dan layanan kepada masyarakat lebih profesional.”
Kunjungan PCU kepada Kemnaker menjadi bagian dari upaya memperkuat link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal ini khususnya pada sektor energi yang menuntut standar keselamatan dan layanan yang konsisten.
Dua ruang kolaborasi utama yang dibahas sebagai usulan kerjasama.
Pertama, pemanfaatan fasilitas BBPVP/BPVP sebagai tempat pelatihan HSE untuk pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina.
Pelatihan HSE diposisikan sebagai kebutuhan fundamental untuk memperkuat standar keselamatan kerja.
Selain itu mendorong standardisasi kompetensi melalui fasilitas pelatihan pemerintah yang dapat diakses lintas wilayah.
Arah manfaatnya dibuat konkret yaitu semakin baik kompetensi HSE, semakin kecil ruang bagi kelalaian yang berujung pada kecelakaan kerja, gangguan operasional, atau risiko lain yang berdampak pada pekerja dan keluarganya.
“Dengan pelatihan vokasi yang lebih terstruktur dan bisa dijalankan di berbagai BBPVP/BPVP, dalam mengikuti pelatihan, pekerja dekat dengan domisili,” ujar Cris Kuntadi.
Kedua, PCU mengusulkan pemanfaatan BBPVP/BPVP untuk pelatihan operator SPBU melalui Program Energy Service Academy (ESA).
Program ini diarahkan untuk mencetak operator SPBU yang profesional, kompeten, dan siap kerja.
Dampaknya dekat dengan kehidupan sehari-hari Masyarakat yaitu layanan di SPBU lebih rapi, standar pelayanan lebih seragam, dan kualitas pelayanan dapat ditopang oleh SDM yang terlatih.
Dari sisi kapasitas nasional ujar Cris Kuntadi, memaparkan kesiapan ekosistem pelatihan vokasi yang dapat mendukung kolaborasi tersebut.
Berdasarkan data per Desember 2025, Ditjen Binalavotas memiliki ribuan program pelatihan dalam SIAPkerja serta puluhan ribu skema sertifikasi.
Langkah ini didukung jejaring BLK pemerintah, LPK swasta, dan BLK komunitas, serta sebaran BPVP dan satuan pelayanan di berbagai wilayah.
Penguatan ini menjadi fondasi agar kerja sama tidak hanya terpusat, tetapi bisa diperluas bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan fasilitas.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan PCU akan melanjutkan pembahasan teknis mengenai model pelatihan, kebutuhan fasilitas, skema pelaksanaan, serta opsi kerja sama berkelanjutan.
Langkah ini termasuk penetapan langkah awal (milestone) yang realistis.
Penyusunan dokumen kerja sama akan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pedoman kerja sama sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2024, agar prosesnya tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan salah tafsir. (adm)
Sumber: Suara Karya