JAKARTA, ISafetyMagz.com – Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) menyambut baik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang akan membentuk direktorat yang khusus menangani keamanan kerja di setiap proyek infrastruktur di Indonesia.
“Tidak masalah, silakan saja. Hanya saja apabila bicara tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, semuanya harus berkoordinasi dengan DK3N atau Kementerian Ketenagakerjaan. Sebab persoalan K3 menyangkut aspek ketenagakerjaan, yang secara kelembagaan merupakan domain Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Ketua Komisi II DK3N Dr Ir Isradi Zainal, MM, MBA, MT, IPM saat ditemui Isafetymagz.com usai menjadi salah seorang pembicara dalam diskusi bertajuk ‘Project Management Mechanical Handling Equipment (Operation, Schedule, Personel, and Safety)’ yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Jakarta, Sabtu (24/2/2018).
Menurut Isradi, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja secara jelas dan tegas mendelegasikan kewenangan K3 kepada Kementerian Ketenagakerjaan. “Yang diperlukan sekarang ini adalah sinergitas antarkementerian agar penangangan K3 di Indonesia, termasuk di dalamnya insiden atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, bisa berjalan lebih baik dan optimal,” kata pria berkacamata penyandang belasan gelar akademik ini.
Selama ini, kata Isradi, penanganan persoalan K3 di Indonesia lebih mengedepankan ego sektoral. Komisi II DK3N yang membidangi informasi, komunikasi, dan edukasi, kata Isradi, berupaya memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya aspek K3 dalam kehidupan sehari-hari.
“Termasuk di dalamnya adalah menjalin sinergitas antarkementerian dan asosiasi-asosiasi yang selama ini bergerak di bidang K3 di Indonesia,” kata kandidat Doktor di dua unversitas di Malaysia dan Surabaya ini.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mewacanakan pembentukan Direktorat Keamanan dan Keselamatan Kerja di Kementerian BUMN. “Sebentar lagi akan ada rapat pemegang saham. Saya sedang melihat perlukah adanya direktorat yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keamanan,” ujar Rini saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Selasa (20/2/2018).
Pasalnya, sektor keamanan dan keselamatan kerja dalam sebuah proyek infrastruktur selama ini dipegang oleh general manager perusahaan BUMN. Oleh sebab itu, sering terjadi kelonggaran dalam hal prosedur keamanan dan keselamatan kerja.
“Dulu, secara konstruksi ada di satu titik, GM bertanggung jawab menyeluruh. Tapi ya saat ini menurut saya keselamatan harus dari pusat agar independen sifatnya,” ujar Rini.
Meski demikian, Rini beserta jajarannya masih mengkaji apakah direktorat itu akan ditempatkan di kementeriannya atau di setiap perusahaan BUMN. Sampai keputusan tersebut diambil nanti, Rini telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk benar-benar mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja saat mengerjalan proyek infrastruktur.
Menurut dia, jangan sampai terjadi lagi kecelakaan kerja yang memakan korban. Tentang beberapa kecelakaan kerja yang sudah terjadi sebelumnya, Rini menyerahkan sanksinya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kami saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai menteri teknis untuk akhirnya sanksinya seperti apa. Sanksi itu tujuannya supaya semua pihak menyadari bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Rini. (has)
