Regional News

Memutus Mata Rantai Covid-19 dengan ‘Paksanologi’

JAKARTA, ISafetymagazine.com – Jumlah kasus positif dan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia, terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Grafik kejadiannya terus bergerak naik dan belum memperlihatkan tanda-tanda kapan grafik kejadiannya akan melandai sebagai indikasi pandemi akan mereda.

Berdasarkan data Kemenkes RI per Jumat (21/8/2020), jumlah kasus positif Covid-19 tercatat 149.408, setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 2.197 dalam kurun waktu 24 jam. Sedangkan kasus kematian pada hari yang sama tercatat 6.500 orang dengan kasus sembuh 102.991.

Data ini menempatkan Indonesia berada di urutan ke-23 (dari 213 negara) sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia, berdasarkan data Worldometer pada Sabtu (22/8/2020) pukul 01.24 GMT.

Dalam hal kematian akibat Covid-19, Indonesia berada di urutan no 1 di Asia Tenggara dan tertinggi ke-2 di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia juga mencatatkan sebagai negara dengan kasus kematian anak akibat Covid-19 tertinggi di dunia dan berada di 10 Besar dunia dalam kasus kematian tenaga kesehatan (dokter, perawat, dsb).

Sinyal belum optimalnya penanganan Covid-19 terlihat dari data statistik dan pelanggaran yang masih banyak terjadi

Data statistik Covid-19 Indonesia itu menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan penularan virus corona SARS-CoV-2 di negeri ini belum berjalan optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya terkait pencegahan penularan virus corona sesuai protokol Covid-19 yang dikeluarkan WHO. Tetapi jumlah kasus baru terus bertumbuh setiap hari.

Pemerintah tampak kewalahan dalam menegakkan ketentuan protokol Covid-19 seperti menjaga jarak fisik (physical distancing), menghindari kerumunan (social distancing), menggunakan masker di tempat umum, membiasakan diri cuci tangan, dsb. Pelanggaran masih banyak terjadi!

Pemerintah kemudian menggandeng TNI dan Polri untuk menegakkan ketentuan protokol Covid-19. Di beberapa daerah, sanksi tegas bagi para pelanggar ketentuan protokol Covid-19, diberlakukan seperti di Papua yang menerapkan sanksi pukul rotan bagi warga yang kedapatan keluyuran di luar rumah.

Di Depok, Jawa Barat dan beberapa kota lainnya, diterapkan sanksi berupa denda yang besarannya bervariasi antara Rp.50.000 – Rp.250.000 bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker ketika berkendara.

Tetapi masyarakat masih banyak yang wara-wiri di jalanan tanpa mengenakan masker. Pasar-pasar tradisional dan modern kembali dipadati pembeli. Moda transportasi umum seperti KRL komuter, bus TransJakarta, bus antarkota, angkutan travel antarkota, dan angkutan-angkutan umum lainnya, tetap saja disesaki penumpang.

Mengapa masyarakat masih bandel dan seakan enggan mematuhi ketentuan protokol Covid-19?

Sebagai ahli K3 tentu kita tidak heran, karena itulah kondisi nyata yang dihadapi para ahli K3 dalam menerapkan dan menjalankan K3 di tempat kerja.

Saya berpengalaman jadi petugas K3 mulai dari bawah sampai level menengah bahkan sampai ke level pengambil kebijakan. Penerapan K3 secara konsisten tetap sulit dijalankan, terutama untuk menanamkan kesadaran dan disiplin menjalankan K3. Bagi ahli K3 kondisi seperti ini sudah diajarkan sebagai dasar untuk membangun budaya K3.

Teori yang dikenal di kalangan praktisi K3  adalah teori Human Need atau kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow seorang ahli psikologi yang lahir 1 April 1908 dan meninggal tanggal 8 Juni 1970 dalam usia 62 tahun.

Menurut Maslow, ada 5 level kebutuhan manusia. Jenjang pertama adalah kebutuhan dasar (physiological need) seperti udara, air, makanan, pakaian, istirahat dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (safety need) seperti jaminan kerja, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dari pencurian, dan jaminan keamanan lainnya.

Ketiga adalah kebutuhan sosial (social need) rasa dicintai dan dimiliki oleh keluarga. Keempat adalah ‘esteem‘, yaitu harga diri, rasa percaya diri, penghargaan dari orang lain atas prestasi yang dicapai. Jenjang kelima adalah aktualisasi diri.

Dari sinilah kita bisa melihat posisi K3 dalam kehidupan manusia. Keselamatan atau safety berada pada level 2. Artinya, aspek keselamatan bukan kebutuhan utama bagi manusia. Kebutuhan utama adalah fisik. Demi untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang akan siap melakukan apa saja, termasuk tidak peduli dengan keselamatannya.

Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat kita karena sebagian besar rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bagi mereka yang penting adalah “besok bisa makan apa” untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi aspek K3 bukan menjadi perioritas bahkan kadang-kadang dianggap sebagai penghambat.

Diperlukan Penerapan Ilmu Paksanologi

Dalam pengalaman saya sebagai ahli K3, maka untuk menghadapi kondisi tersebut, saya menerapkan pendekatan yang saya sebut “paksanologi”, bahwa menjalankan K3 harus setengah dipaksa agar semua pihak mau menjalankannya.

lawan covid-19 dengan K3
Photo by Ahmad Alfajri

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menerapkannya. Salah satunya adalah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan dan penegakannya.

Misalnya pemerintah membuat ketentuan mengenai penggunaan helmet berstandar SNI atau standar internasional lainnya bagi pengendara sepeda motor, sebab helmet berstandar SNI atau standar internasional terbukti mampu melindungi kepala pengendara sepeda motor ketika terjadi kecelakaan sehingga kecelakaan fatal bisa dihindari.

Ketentuan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor itu dibarengi dengan sanksi bagi pelanggarnya. Ketentuan ini ditegakkan oleh petugas berwenang di lapangan, sehingga pengemudi dipaksa untuk memenuhinya atau menerima risiko ditilang aparat kepolisian dan diwajibkan menjalankan sanksi berupa denda atas pelanggaran yang dibuatnya.

Cara ini terbukti efektif. Sejak ketentuan itu diundangkan dan diberlakukan, kini nyaris tak ada lagi pengendara sepeda motor di jalanan tanpa helm. Penggunaan helm bahkan sudah menjadi budaya di kalangan bikers, sebutan bagi para pengendara sepeda motor.

Cara lain adalah dengan membuat suatu sistem yang memaksa seseorang untuk menjalankannya. Cara ini misalnya pernah diterapkan Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan.

Ketika menjadi Dirut di PT KAI, Jonan memberlakukan sistem masuk ke dalam peron kereta dengan  menggunakan kartu, saat membenahi KRL di Jabodetabek. Dengan sistem itu, peron menjadi area yang steril dari pedagang asongan yang sebelumnya lalu-lalang bahkan masuk gerbong KRL.

Sistem itu juga memaksa para pengguna KRL untuk mengikuti prosedur yang diberlakukan. Jonan pun memperbaiki kondisi gerbong-gerbong KRL; memasang penyejuk ruangan, menempatkan petugas di setiap gerbong, memisahkan penumpang wanita dan pria dengan menyediakan gerbong khusus wanita, dsb.

Baca juga:

Lalu, membuat ketentuan pintu gerbong kereta harus selalu dalam keadaan tertutup ketika kereta hendak bergerak meninggalkan stasiun.

Cara Jonan ini terbukti sangat efektif. Tak ada lagi pedagang asongan yang lalu-lalang di dalam gerbong dan area peron. Tak ada lagi penumpang yang duduk di atap gerbong kereta atau di depan lokomotif kereta yang telah menjadi kebiasaan masyarakat selama bertahun-tahun.

Kasus penumpang KRL yang tewas akibat terjatuh dari gerbong karena berdesak-desakan atau kesetrum listrik ketika duduk di atap gerbong yang sebelumnya sering terjadi, benar-benar bisa dinihilkan.

Contoh lainnya lagi adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen seperti ISO yang perlu disertifikasi oleh pihak lain sehingga jika menerapkannya mau tidak mau akan diaudit oleh pihak eksternal dan wajib dilaksanakan jika tidak ingin mendapatkan nilai buruk atau tidak lolos.

Inilah yang saya sebut dengan istilah paksonologi. Untuk mengubah kebiasaan perilaku tidak baik yang sudah berlangsung lama di masyakarat menjadi perilaku baik, harus ada unsur paksaan.

Dari kondisi dipaksa (yang dibarengi dengan penegakan aspek hukum), masyarakat akan mematuhi peraturan dan ketentuan. Kepatuhan yang dijalankan sehari-hari akan menjadi kebiasaan, yang pada gilirannya akan menjadi budaya di masyarakat.

Paksanologi sekarang sudah saatnya diterapkan untuk memastikan masyarakat menaati protokol Covid-19. Dengan komtimen semua pihak, khususnya para petugas yang tidak pandang bulu, maka sedikit demi sedikit tingkat kepatuhan akan meningkat dan menjadi suatu norma dalam hidup dan diharapkan akan terbangun budaya K3 yang kita cita-citakan. (Soehatman Ramli/Lutfi Syawal)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 7 =


Back to top button