Penerapan APD di Damkar Kota Tasikmalaya Sangat Memprihatinkan

Pengadaan mobil ini berakibat Danny Setiawan terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tasikmalaya, isafetymagazine.com – Kondisi Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) sangat memprihatinkan dari sisi sarana dan prasarana.

Hal ini bisa dilihat dari penggunaan alat pelindung diri (APD) tidak dikenakan semua petugas akibat keterbatasan kepemilikannya.

APD yang dimaksud seperti fire jacket dan sepatu safety, khusus sepatu ini hanya dipunyai lima pasang, sehingga sisanya hanya memakai sepatu boot berbahan karet biasa. Jadi, ini tidak menjamin keselamatan saat bertugas memadamkan api.

Keterbatasan jumlah fire jacket diatasi dengan memperoleh dari Damkar Kota Bandung, itupun jaket bekas yang sudah terpakai petugas di sana.

“Kami minta, ternyata diperbolehkan, ya sudah kami bawa. Lumayan dapat delapan,” kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kota Tasikmalaya, Boedi Santoso pada Senin (3/7/2023).

Apalagi, Damkar juga membantu persoalan-persoalan masyarakat seperti evakuasi sarang tawon vespa, menangkap ular, dan melepas cincin. Tindakan ini membutuhkan APD masing-masing.

” Kalau beli mahal dan tidak ada anggarannya, akhirnya kita membuat sendiri. Caranya melihat dari tutorial di YouTube,” ucap Boedi Santoso.

Dengan begitu Damkar Tasikmalaya membuat APD sendiri seperti jaring ikan bekas yang dipungut dari sekitar depo ikan diikatkan ke helm. Jadi, ini bisa melindungi petugas dari sengatan tawon.

“Alat penyemprot bensin untuk melumpuhkan tawon dibuat dari tabung bekas kompor semawar (kompor minyak tanah bertekanan),” ujarnya.

Begitupula alat penjerat ular dan alat pemotong cincin dirakit sendiri oleh Damkar Tasikmalaya dari bahan seadanya.

“Tapi jangan salah, walaupun peralatan seadanya, tak ada tugas yang tidak bisa kami selesaikan,” tutur Boedi Santoso.

Damkar Tasikmalaya juga hanya memiliki lima unit mobil tersebut, bahkan cuma dua unit saja yang dinyatakan layak pakai lantaran sisanya sudah usang.

“Yang tiga sering mogok, kalau nggak mesin mobilnya yang ngadat, ya bermasalah di pompanya. Makanya dari lima mobil hanya dua yang diandalkan,” kata Komandan Regu III Damkar Kota Tasikmalaya, Budi Permana.

Tiga unit mobil damkar yang sudah lawas itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ketika dipimpin Gubernur Danny Setiawan sekitar 2013.

Pengadaan mobil ini berakibat Danny Setiawan terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua unit mobil damkar lainnya diperoleh pada 2017 dari Pemkot Tasikmalaya.

“Perawatannya memang tidak mudah, onderdilnya kan khusus. Jadi mungkin berbeda dengan mobil biasa,” tuturnya.

Damkar Kota Tasikmalaya juga berkantor di kolam ikan milik Depo Perikanan Kota Tasikmalaya.

Kepala BPBD Kota Tasikmalaya Ucu Anwar menilai anggaran yang diberikan Pemkot Tasikmalaya untuk Damkar Kota Tasikmalaya relatif minim. Total anggaran itu sekitar Rp750 juta per tahun termasuk beban operasional, perawatan kendaraan hingga ke insentif relawan.

“Setahun pasti morat-marit, karena itu mencakup semua,” tuturnya. (dtc/adm)

Exit mobile version