Proses Aksesi Menjadi Anggota OECD Butuh 8 Tahun, Indonesia Tempuh dengan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai penting sebagai dasar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyatakan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai penting sebagai dasar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia.

Komitmen ini juga sebagai cara menjalankan proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan standar OECD semua sektor termasuk aspek ESG.

“Proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga lima sampai delapan tahun, namun Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso pada Kamis (11/9/2025).

Penerapan ESG merupakan kepatuhan global dan menekankan inklusivitas dengan pertumbuhan ekonomi harus berkualitas.

Hal ini ditempuh dengan mengurangi kesenjangan, mengurangi angka kemiskinan ekstrem, dam membuka banyak kesempatan kerja.

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama seperti isu lingkungan dan perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi di tingkat nasional dan internasional serta terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi.

Upaya ini diperkuat dengan berbagai kerja sama multilateral seperti forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

“Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Susiwijono Moegiarso meneruskan pemerintah juga terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat.

Selain itu memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya.

Tujuannya untuk bisa menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.

“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis,” ujarnya. (adm)

Sumber: detik.com

Exit mobile version