Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) mengakui angka kecelakaan kerja masih tinggi di Indonesia.
Jadi, layanan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terus berjalan dilakukan perusahaan-perusahaan jasa tersebut.
Meskipun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer atas dugaan pemerasan sertifikasi K3.
“Saya berjanji akan terus memperbaiki layanan (sertifikasi K3),” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli l di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada Kamis (21/8/2025).
Sementara itu pakta integritas telah ditandatangani para pejabat di kementerian tersebut.
Jadi, mereka siap diberhentikan jika terbukti melakukan tindakan korupsi.
“Saya sudah minta pejabat dan jajaran Kemnaker teken pakta integritas siap dicopot bila melakukan korupsi,” ucapnya.
Langkah serupa dilakukan kepada hampir 1.000 Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Perusahaan-perusahaan ini mengurusi sertifikasi K3.
“Untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan/atau gratifikasi,” ujarnya.
Langkah lain yang dilakukan Yassierli adalah merotasi pegawai yang sudah lebih dari empat tahun pada posisinya.
Selain itu melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3.
“Misalnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 33/2016, Permenaker 5/2018, Permenaker 8/2020, dan Permenaker 4/1987 yang sudah selesai harmonisasi,” ucapnya. (adm)
Sumber: CNN Indonesia dan Liputan6.com