Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) akan mengusulkan Terminal Petikemas Surabaya (PTS) kepada Gubernur Jatim sebagai perusahaan percontohan atau studi banding dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Surabaya, isafetymagazine.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Provinsi Jatim) meminta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terus ditingkatkan perusahaan-perusahaan di wilayahnya.
Langkah ini diharapkan bisa mengurangi potensi kecelakaan kerja di perusahaan yang berujung penurunan nilai klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang diajukan korban atau ahli waris kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker).
“Penurunan klaim jaminan kecelakaan kerja bisa digunakan untuk kegiatan promotif (promosi) dan preventif (pencegahan) keselamatan dan kesehatan kerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto.
Pernyataan ini disampaikan saat mengunjungi PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) guna menerima laporan dan mengetahui penerapan K3 di sana sebagai Ketua DK3P Jatim bersama jajaran DK3P Jatim termasuk Wakil Ketua DK3P Jatim, Edi Priyanto di Kantor PT TPS di Surabaya pada beberapa waktu lalu.
Edi Priyanto merupakan perwakilan unsur perusahaan dalam DK3P Jatim yang menjabat sehari-hari sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT).
Sementara itu Disnakertrans Jatim mengungkapkan sebanyak 160 ribu perusahaan terdapat di Jatim. Dari jumlah ini akan dipetakan masuk golongan berisiko tinggi terhadap K3.
“Mereka diminta akan memberikan informasi dan program yang matang untuk monitoring dan evaluasi biar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” ucap Sigit Priyanto.
Selama ini Pelindo dinilai sangat mendukung kepada perusahaan-perusahaan di Jatim untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi K3.
Sertifikasi ini memastikan pekerja bisa menjalankan K3.
“Kita selalu mengingatkan bila ada kejadian dan seminar-seminar K3,” tuturnya.
Sigit Priyanto menyadari kecelakaan kerja sebagai sesuatu yang terjadi menimpa pekerja, walau tidak dikehendaki pekerja.
Namun, ini harus dikelola kejadiannya.
“Plan do check (periksa), action (kerjakan), control (awasi), and measuring (terukur) harus dilakukan secara terus menerus mulai awal tahun hingga akhir tahun secara ajeg, konsisten, dan istiqomah, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Anggaran K3 Kosong
Perusahaan besar dinilai sudah menjalankan K3 sejak awal usaha beroperasi yang berbeda dengan perusahaan kelas menengah ke bawah belum melakukannya.
Pasalnya, mereka masih terjebak dalam bagaimana menjalankan usaha pada hari ini hingga ke depan.
“Perusahaan besar tidak hanya memikirkan profit, tapi sejak awal K3 sudah diperhitungkan,” ujarnya.
Sejumlah perusahaan di Jatim yang sering mengalami kecelakaan kerja tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pabrik tahu dan tempe. Karena, standard operating procedure (SOP) tidak pasti.
“Perusahaan-perusahaan besar SOP jelas dan sumber daya manusianya sudah tersertifikasi sudah studi banding dan evaluasi, ada kecelakaan kerja atau tidak sudah siap,” tuturnya.
Menyoal insentif dari Pemprov Jatim terkait sertifikasi K3, ucap Sigit Priyanto, sebelum efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah pusat terdapat dana untuk pelatihan dan sertifikasi tersebut.
“Kondisi ini akan diatasi dengan kepedulian dari perusahaan besar seperti Pelindo di Jatim dengan memberikan dukungan supaya kecelakaan kerja tidak terjadi di perusahaan-perusahaan UMKM,” ucapnya.
Pada sisi lain Disnakertrans Jatim menilai tingkat kerawanan dalam kecelakaan kerja terjadi di perusahaan yang bergerak di bidang kimia mulai memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan.
Jadi, perusahaan-perusahaan ini diminta terus meningkatkan implementasi K3 di lingkungan kerjanya.
“Harus ada petugas kimia dan ahli K3 kimia,” ucapnya.
Edi Priyanto menambahkan potensi kecelakaan kerja besar terdapat perusahaan bongkar muat, sehingga Pelindo mendorong perusahaan-perusahaan lain dengan meningkatkan kompetensi K3.
Langkah ini dipadukan dengan melihat aktivitas secara langsung di Pelabuhan bersama jajaran DK3P Jatim.
“Hal ini akan menjadi benchmark nantinya, harapannya bisa memberikan masukan dan inspirasi apa yang sudah diterapkan Pelindo di Pelabuhan,” ujarnya.
Pantau K3 di TPS
Siang itu jajaran DK3P Jatim yang dipimpin Edi Priyanto didampingi Senior Vice President (SVP) K3, Lingkungan, dan Keamanan PT TPS, I Nyoman Sudiartha melakukan kunjungan lapangan ke areal petikemas perusahaan tersebut dengan satu bis.
Kegiatan itu untuk memantau penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kepelabuhanan secara langsung.
Area operasionalnya dinilai memiliki tingkat risiko tinggi seperti lapangan penumpukan petikemas, area pengoperasian container crane, fasilitas keselamatan dan pemadam kebakaran.
Rombongan DK3P dan manajemen TPS meninjau sejumlah fasilitas dan prosedur keselamatan yang diterapkan di area kerja.
Usai kegiatan ini diberikan paparan tentang sistem manajemen K3 yang telah dijalankan TPS yakni kebijakan perusahaan dan implementasi teknis.
“TPS berkomitmen menjaga keselamatan kerja sebagai bagian dari budaya operasional, bukan sekadar pemenuhan regulasi,” kata I Nyoman Sudiartha.
Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek dalam sistem manajemen K3 seperti kebijakan dan budaya keselamatan kerja serta pelaksanaan inspeksi dan audit rutin.
Kemudian, Health Risk Assessment (HRA), pelatihan berkala bagi tenaga kerja, dan prosedur penanganan kondisi darurat.
TPS juga menjelaskan bagaimana sertifikasi ISO 45001 telah diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lini operasional.
Langkah ini guna memastikan manajemen K3 berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tidak ketinggalan sebagai komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pelabuhan.
RTH berfungsi sebagai elemen penyeimbang ekosistem pelabuhan, membantu menyerap emisi karbon, menurunkan suhu lingkungan, dan meningkatkan kenyamanan bagi para pekerja dan pemangku kepentingan yang beraktivitas di area pelabuhan.
Keberadaan RTH menjadi bagian dari upaya TPS dalam mendukung green port dan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang lingkungan hidup dan kesejahteraan kerja.
Dengan integrasi antara keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, TPS terus berupaya mewujudkan operasional pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Zero Fatality dan Tolerance
Sementara itu Disnakertrans Jatim menerima jajaran dari TPS yakni Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko PT TPS, Sapto Wasono Soebagio dan Direktur Operasi PT TPS, Noor Budiman.
Vice President (VP) Superintendent Communication Corporate dan Hubungan Investor PT TPS, Ardiansyah memaparkan penerapan K3 di PT TPS diharapkan bisa meraih zero fatality dan zero tolerance terhadap perilaku mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras (miras).
“Memastikan pekerja mengikuti persyaratan sistem manajemen integrasi termasuk memastikan sistem manajemen keselamatan kerja,” ujarnya.
Sebelum bekerja, para karyawan diwajibkan mengikuti safety briefing berisi tentang safety (keselamatan), sehingga ini disebut sebagai safety talk.
Langkah tersebut dilanjutkan dengan management work throw yang dihadiri pekerja dan board of director/BOD (jajaran direksi) sebulan sekali seperti inspeksi mendadak (sidak).
Berikutnya, TPS melakukan penyuluhan kesehatan dan Tim Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) PT TPS melakukan patroli secara rutin.
Apabila, tim menemukan ketidaksesuaian akan dicatat yang dimasukan dalam sistem.
“Kami mengindentifikasi dan penilaian risiko, di mana setiap kontraktor harus mengurus working permit dan tenaga kerjanya harus dilaporkan dan dilakukan safety induction untuk mendapatkan ID Card,” tutur Ardriansyah.
Tanda pengenal ini memiliki dua jenis yakni temporer dan permanen, temporer bisa diperoleh secara langsung oleh tamu atau pekerja untuk hari itu saja setelah memperoleh pengetahuan safety induction.
“Untuk tanda pengenal permanen hanya bisa diperoleh karyawan yang telah lulus ujian safety induction dengan nilai 80. Jika angka ini belum diperoleh karyawan, maka dia dapat mengulangi ujiannya untuk mendapatkan tanda pengenal permanen,” ujarnya.
Safety induction adalah program orientasi atau pelatihan K3 awal yang wajib diberikan kepada karyawan atau tamu sebelum mereka mulai bekerja atau mengunjungi suatu tempat.
Tujuannya adalah untuk membekali karyawan atau tamu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan aman.
Selain itu cara mengkomunikasikan potensi bahaya, prosedur darurat, aturan keselamatan, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan hak serta kewajiban terkait K3.
Ardiansyah meneruskan setiap orang yang mau masuk ke dalam areal petikemas mesti dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas.
“Jika tamu ini diketahui mengalami gangguan kesehatan oleh petugas, maka dia tidak diperkenankan masuk hingga dia pulih kesehatannya yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan kembali,” ucapnya.
Sapto Wasono Soebagio menambahkan gizi makanan karyawan dijaga TPS dengan berkonsultasi kepada Pelindo Husada Citra (PHC).
Sebelumnya, gizi ini tidak teratur berpengaruh kepada kesehatan pekerja.
“PHC menentukan menu makanan pegawai dengan lima vendor yakni pagi, siang, dan malam, jangan sampai malam pakai nasi. Dulu pagi ayam, siang ayam, dan malam,” tuturnya.
Fit to Work
TPS juga melakukan risk assessment terutama tentang kesehatan seperti analisa penyakit akibat kerja (PAK). Sebelumnya, ini dilakukan denga fit to work pada awal kerja setiap shift, misalnya bekerja mulai pukul 16.00, maka dilakukan fit to work pukul 15.00.
“Kalau tekanan darahnya naik, maka dia tidak boleh bekerja sampai dinyatakan fit,” ucapnya.
Hal lainnya yang dilakukan TPS menerapkan jam kerja dengan mining deployment, jadi perusahaan ini tidak mengerahkan semua pekerja untuk masuk kerja, tapi ini sesuaikan dengan jam kerja, misal lima alat yang kerja hanya 10 operator.
“Ini untuk efektivitas dan efisiensi kerja perusahaan,” ujarnya.
Pelatihan kedaruratan, ucap Ardiansyah, juga dilakukan TPS seperti drill kebakaran, penyediaan ambulan, dan fasilitas kesehatan di tiga titik yakni dermaga, operator, dan gedung lama.
Peningkatan kompetensi kebakaran melalui sertifikasi ahli kebakaran dilakukan bagi petugas safety dan security.
Terkait dengan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dilakukan TPS dengan kegiatan ‘Jumat Bersih’.
Aktivitas ini melibatkan semua unsur perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat.
TPS juga melakukan penghijauan dengan beberapa taman diresmikan dan kami mempunyai kebun buah seperti jeruk nipis, cabe, kelengkeng, dan anggur.
Selain itu melaksanakan penanaman mangrove (bakau) dengan 10 ribu pembibitan.
“Langkah ini dilakukan secara bertahap, pertama sebanyak empat ribu bibit dan kedua sebanyak enam ribu bibit,” ucapnya.
Dukung Perubahan Iklim
TPS melestarikan ekosistem mangrove di kawasan pesisir sekitar pelabuhan tersebut sejak 2010.
Kebijakan tersebut menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan jangka panjang TPS dalam mengharmonikan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Tindakan rehabilitasi dan perawatan kawasan mangrove telah dilakukan TPS seluas 22,7 hektare (ha) di sekitar wilayah operasionalnya sampai sekarang.
Inisiatif ini dilakukan guna menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mendukung mitigasi perubahan iklim.
“Kami tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tapi juga memastikan langkah bisnis kami sejalan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat,” ucap Sekretaris Perusahaan TPS, Erika A. Palupi.
Keberadaan mangrove dinilai bisa melindungi wilayah pesisir dari abrasi, banjir rob, dan menyerap carbon sink (karbon alami) yang mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
“Mangrove bagi kami bukan sekadar pohon di pesisir, tapi benteng kehidupan. Menjaganya adalah investasi jangka panjang untuk masa depan lingkungan dan generasi mendatang,” ucapnya.
TPS melibatkan Petani Mangrove Wonorejo dalam program pembibitan 10 ribu mangrove sejak 2022.
Bibit ini disalurkan melalui program donasi oksigen dan kegiatan penyulaman di kawasan Tambak Sarioso, Kecamatan Asemrowo.
Komunitas lainnya yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mandiri Lestari Surabaya sebagai komunitas pesisir yang aktif dalam pembibitan dan penanaman mangrove pada 2025.
TPS juga menjalankan program edukasi, monitoring, dan distribusi bibit mangrove sebagai bagian dari perawatan berkelanjutan.
Saat ini perusahaan sedang menyiapkan pengukuran manfaat bagi lingkungan dan sosial dari seluruh kegiatan pelestarian tadi.
Percontohan dan Studi Banding
Sigit Priyanto menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil TPS dalam menerapkan K3 secara konsisten di sektor kepelabuhanan.
“Kami melihat pelaksanaan K3 di TPS sudah cukup baik. Harapan kami, hal ini bisa menjadi contoh positif bagi perusahaan lain dalam mengimplementasikan K3 secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan pemaparan di atas, Sigit Priyanto menilai penerapan K3 sudah diterapkan PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) sudah baik.
Bahkan, perusahaan ini akan dijadikan proyek percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain dalam implementasi praktik tadi.
“Kita akan menghadap Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) bersama DK3P Jatim pada akhir tahun atau awal tahun guna mengusulkan studi banding tentang penerapan K3 di PT TPS,” ujarnya.
Ardiansyah mengungkapkan kecepatan, alur, dan traffic kendaraan yang melintas di areal petikemas dibatasi pengelola TPS yakni 30 kilometer (km) per jam.
Kesibukan di tempat ini bisa berlangsung Rabu sampai Ahad.
“Berhentinya operasional terminal petikemas ini hanya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, itupun hanya jam 4 pagi sampai 12 siang saja,” tuturnya.
Suatu petikemas yang dibongkar akan melalui Optical Character Recognition/OCR (Pengenalan Karakter Optik), supaya terminal ini bebas klaim.
Apabila ada complaint dari pemilik barang, maka pengelola ini sampaikan fotonya.
“Kalau rusak, berarti sebelum dibongkar,” ucapnya.
Kalau barang minyak, ucap Ardiansyah, melalui tank container dan river container dingin untuk produk sayur-mayur dan buah segar.
TPS juga melakukan elektrifikasi dari energi solar.
“Total ada 22 unit, tapi baru enam sampai tujuh unit yang beroperasional dengan target semua pada tahun depan,” tuturnya.
“Kalau di dermaga sudah listrik semua sejak 2016, kalau kita hitung efisiensi bisa 60 persen.”
TPS memiliki area yang khusus untuk menempatkan barang berbahaya.
Dari ketentuan IMO (International Maritime Organization), barang berbahaya terbagi menjadi IMO Class 1 sampai dengan kelas 9.
Khusus untuk IMO Class 1 (explosive) dan IMO Class 7 (radio active) tidak boleh ditumpuk di Lapangan Penumpukan melainkan harus Truck Losing (dari kapal langsung keluar area TPS).
“Selain itu untuk satu container yang berisi banyak pemilik barang,” ujarnya.
Jalur Merah
Ardiansyah meneruskan dua jalur barang terdapat di TPS yakni jalur merah dan jalur hijau, khusus barang yang masuk jalur hijau dapat keluar secara langsung dari Pelabuhan.
“Kalau dulu ada jalur kuning untuk administrasi saja,” ujarnya.
Untuk barang berbahaya akan ditempelkan stiker dan ditempatkan pengelola TPS di Blok P agar mudah dilakukan evakuasi apabila dialami kondisi darurat.
Areal lainnya TPS adalah karantina untuk produk holtikultura (tanaman) dan hewan yang dikirim dari luar negeri.
Layanan baru yang terdapat dalam areal petikemas ini adalah mitigasi dari produk-produk karantina yang direkomendasikan pihak bea dan cukai.
“Selain itu ada pemeriksaan produk-produk hewan seperti kulit sapi yang dianggap memiliki limbah,” ucapnya.
Penanganan prosedur cuaca buruk dianggap apabila kecepatan angin mencapai 12,5 meter per detik, maka kegiatan operasional pelabuhan dihentikan pengelola TPS dengan pemasangan alarm.
Pada sisi lain rombongan DK3P Jatim juga mengunjungi Terminal Jamrud Pelindo yang didahului pemberian safety induction dari petugas.
Gedung yang didatangi adalah ruangan control dan monitoring.
“Ruang ini melihat apakah ada pelanggaran di lapangan yang langsung dapat diperingatkan dari sini melalui speaker dan didatangi lokasi pelanggaran dan pelanggar oleh petugas,” ujar Edi Priyanto.
Sebanyak 160 titik pemantauan yang bisa dijangkau pengelola Terminal Jamrud yang berada di bawah TPS.
Tim yang bekerja di ruang control dan monitoring berasal dari tenaga lapangan yang pernah bertugas di areal tersebut sehari-hari.
“Aktivitas kapal dan berapa bongkar muatnya yang masuk dan keluar langsung bisa dilihat dengan suatu aplikasi secara real time,” tuturnya.
Terminal Jamrud melakukan implementasi teknologi informasi (TI) sebagai salahsatu dari transformasi yang dilakukan pada April 2023.
Tiga transformasi lainnya adalah proses bisnis, health safety security and environmental (HSSE), serta sumber daya manusia (SDM). (adm)