Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI melakukan pertemuan bilateral dengan Kemnaker Amerika Serikat (AS) di Jenewa, Swiss pada Senin (10/6/2024).
Langkah ini guna membahas berbagai isu ketenagakerjaan terutama upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
“Sesi tersebut memberikan wawasan berharga untuk memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia, termasuk peningkatan proses bisnis, kualitas mediator, dan pemanfaatan teknologi terbaik yang tersedia,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri pada Selasa (11/6/2024).
Dari Kemnaker AS hadir dalam pertemuan itu seperti Deputy Undersecretary for International Affairs, US Department of Labor, Thea Lee.
Salah satu fokus utama pertemuan bilateral ini sebagai upaya memperkuat sistem manajemen perselisihan tenaga kerja di Indonesia.
Selain itu bentuk pelatihan dan akreditasi mediator hubungan industrial (HI) di Indonesia pada tahun mendatang.
“Kita ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas mediator HI dalam menyelesaikan perselisihan,” ujarnya.
Menyoal kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan, ujar Indah Anggoro Putri, standar K3 yang ketat tidak hanya untuk melindungi keselamatan pekerja.
Namun, ini untuk meningkatkan produktivitas dan menarik investasi lebih besar.
“K3 merupakan aspek yang harus dijadikan prioritas utama dalam negosiasi perjanjian mineral kritis antara Indonesia dan AS,” tuturnya.
Kerja sama Indonesia dan AS juga mencakup inisiatif K3 yang lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi digital.
Kedua negara berencana untuk terus bertukar keahlian dalam sistem pemantauan dan evaluasi kepatuhan K3 yang diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan di sektor pertambangan dan sektor lainnya.
Indonesia dan AS juga membahas kolaborasi yang sedang berlangsung dalam platform Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan standar ketenagakerjaan di wilayah Indo-Pasifik.
“Kemitraan ini memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ucapnya.
Indah Anggoro Putri meneruskan Indonesia menyadari dampak besar yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi terhadap lanskap ketenagakerjaan.
Jadi, kedua negara ini sepakat untuk melakukan penelitian bersama mengenai pekerja platform digital.
“Kami ingin fokus pada hubungan kerja dan dialog sosial untuk memastikan pekerja digital mendapatkan perlindungan yang memadai,” ucapnya.
Indonesia dan AS juga berencana untuk meningkatkan dialog dan pertukaran kebijakan ketenagakerjaan dan praktik terbaik melalui forum-forum internasional seperti ILO, G20, dan APEC.
Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar tenaga kerja internasional dipenuhi dan hak-hak pekerja dilindungi secara konsisten secara global.
Kerja sama kuat antara Indonesia dan AS di bidang ketenagakerjaan diyakini Indah Putri Anggoro akan terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi kedua negara.
“Saya berharap hubungan bilateral ini akan terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia,” tuturnya. (adm)
