Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan pemerintah masih menunggu Emergency Use Authorization/EUA (izin sementara) dari BPOM dan MUI untuk penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac.
“Izin EUA dibutuhkan untuk mengetahui keamanan penggunaan serta kehalalan dari vaksin produksi China tersebut,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi di Jakarta pada Selasa (15/12/2020).
BPOM bisa menerbitkan izin EUA dan MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal secara paralel. Jika kedua lembaga ini sudah melakukannya, maka masyarakat dapat divaksinasi oleh pemerintah.
”Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 29.000 vaksinator (pemberi vaksinasi) yang tersebar di sejumlah layanan kesehatan,” ujarnya.
Vaksinator tersebut akan tersebar di 10.400 puskesmas, 2000 rumah sakit, dan 49 kantor kesehatan pelabuhan di Tanah Air.
Sebelumnya, vaksin Covid-19 buatan Sinivac dipilih pemerintah lantaran aman, bermutu, dan efikasi tinggi.
Kebijakan ini didasarkan kajian dan masukan dari para ahli dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). (ant/adm)
