Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi sedikitnya 10% atau 28 juta dari 287 juta penduduk Indonesia memiliki gangguan kesehatan jiwa.
Angka ini dihitung dari rasio gangguan kejiwaan global yang disampaikan World Health Organization/WHO (Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Karena WHO bilang, masalah kejiwaan itu satu dari delapan sampai satu dari sepuluh penduduk,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS).
Pernyataan ini disampaikannya saat memaparkan hasil pemeriksaan ‘Cek Kesehatan Gratis’ (CKG) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen RI, Jakarta pada Senin (19/1/2026).
Gangguan kejiwaan yang dimaksud seperti depresi, disorder atau anxiety disorder, skizofrenia, dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil skrining kesehatan jiwa melalui program CKG masih menunjukkan angka yang relatif rendah. Temuan ini menggambarkan sebagian kecil dari kondisi sebenarnya di masyarakat.
“Nah, kita screen hasilnya seperti ini ya. Dari yang kita screen, masih rendah sekali. Ya jadi masih rendah sekali, angkanya masih di sekitar lima, di bawah satu persen untuk dewasa dan anak-anak 5 persen. Ya tapi dengan skrining ini kita sudah tahu,” tuturnya.
Berdasarkan data hasil pemeriksaan CKG Kemenkes per 1 Januari 2026 menyebutkan sekitar 27 juta lebih penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa.
Hasilnya menunjukkan gejala depresi dan kecemasan pada kelompok anak sekolah dan remaja lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia.
Kelompok anak usia sekolah dan remaja mengungkapkan sebanyak 4,8% atau 363.326 orang terdeteksi mengalami gejala depresi, sementara 4,4% atau 338.316 orang menunjukkan gejala kecemasan.
Sementara itu kelompok dewasa dan lansia, gejala depresi tercatat sebesar 0,9% atau 174.579 orang, sedangkan gejala kecemasan sebesar 0,8% atau 153.903 orang.
Budi Gunadi Sadikin mengemukakan hasil skrining tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mulai memperkuat layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kita juga sudah mulai menurunkan, karena jiwa itu enggak pernah ada di puskesmas tata laksananya,” ujar Budi.
Kemenkes telah menyusun tata laksana pelayanan kesehatan jiwa untuk pasien yang membutuhkan pengobatan dan layanan psikologis.
“Sekarang kita udah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi, obat-obatan, atau yang membutuhkan psikologi apa, konseling ya. Kita sekarang sedang bangun sistemnya supaya bisa dilayani di puskesmas-puskesmas,” tuturnya. (adm)
Sumber: kompas.com
