Jakarta, isafetymagazine.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki layanan telekonsultasi kesehatan jiwa secara gratis yang ditangani psikolog klinis selama 24 jam yang dapat diakses aplikasi JAKI.
Layanan ini disediakan akibat keterbatasan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Sebanyak 60 persen dari fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta itu memiliki psikolog klinisnya. Tetapi layanan ini di puskesmas dan RSUD memiliki keterbatasan misalnya jadwal antrean dan tak bisa diakses oleh seluruh warga Jakarta tanpa datang ke faskesnya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie di Jakarta pada Rabu (16/4/2025).
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara bertema ‘Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa’ yang digelar Pemprov DKI Jakarta.
Dengan aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan, kemudian pilih layanan telekonsultasi. Sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.
“(Penelepon) akan diterima langsung dengan psikolog klinis yang sedang bertugas saat itu,” ucapnya.
Sebelum memulai konsultasi, psikolog akan melakukan pendataan dan penilaian terlebih dulu. Kemudian, penelepon menyiapkan data diri dilanjutkan penelepon akan ditanyai sejumlah hal terkait kondisi jiwanya.
“Pertanyaan tidak banyak-banyak, cuma penilaian saja. Jadi jangan kaget pada saat menelepon, akan ada pertanyaan penilaian dan juga dimintakan untuk identitas penelepon,” ucapnya.
Kehadiran layanan telekonsultasi kesehatan jiwa juga dilatarbelakangi angka prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada orang berusia 15 tahun ke atas di DKI Jakarta.
Tekanan hidup DKI Jakarta dinilai tinggi, polusi juga, gaya hidup tinggi dan kompetitif, serta stigma sosial masyarakat. Tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa.
Selain itu dinamika kompleks, termasuk kebijakan pemerintah juga turut memiliki andil pada munculnya masalah kesehatan jiwa.
“Karena itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghadirkan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa sehingga layanan tersebut lebih terjangkau untuk warga Jakarta dan prosesnya pun lebih cepat, mudah dan terjangkau,” ujarnya. (ant/adm)
