Jakarta, isafetymagazine.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJKN Kemenkeu RI) mengatakan jiwa dan raga yang sehat merupakan pondasi esensial bagi pegawai untuk menjalani hidup berkualitas, bekerja dengan fokus dan berintegritas.
Namun, stres dan overthinking dapat dialami siapa saja tanpa memandang usia, gender, atau latar belakang sosial.
“Yang perlu kita sadari bersama, kita semua punya kebutuhan emosional dan hal itu bukan kelemahan. Tantangannya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan emosional itu secara bijak,” kata Sekretaris DJKN Kemenkeu RI, Kusumawardhani.
Pernyataan ini disampaikannya dalam seminar kesehatan bertema ‘Berpikir Boleh, Berlebihan Jangan: Menyikapi Stres dan Overthinking dengan Bijak’ yang digelar DJKN Kemenkeu RI di aulanya pada Rabu (29/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 DJKN Kemenkeu RI sebagai wujud kepeduliannya terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik pegawai agar tetap produktif, profesional, dan berdaya saing.
Seminarnya digelar secara hibrid (dalam jaringan/daring dan luar jaringan/luring) dihadiri oleh para pegawai DJKN.
Pada kesempatan yang sama Adult Clinical Psychologist, Rena Masri mengemukakan sumber tekanan yang sering dialami pegawai, sehingga dia mengajak peserta seminar untuk belajar mengenali, menerima dan mengelola stres secara bijak.
“Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa dilakukan, siapkan, atau ubah saat menghadapi sesuatu. Pahami konsekuensi dari suatu masalah, lalu ajak diri kita untuk memikirkan hal-hal positif untuk mengurangi tingkat stres,” ucapnya.
Kegiatan ini berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta dengan mereka aktif bertanya dan berbagi pengalaman mengelola stres di tengah tuntutan pekerjaan yang padat.
Dengan kegiatan ini diperlihatkan DJKN Kemenkeu RI sebagai komitmennya untuk membangun organisasi yang kuat melalui individu yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.
Selain itu sebagai langkah implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) di lingkungan kerja. (adm)
Sumber: Kemenkeu RI
