JAKARTA-Konstruksi merupakan sektor industri penyumbang terbesar dalam hal angka kecelakaan kerja di Indonesia. Bahkan, merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, konstruksi tercatat sebagai jawara nasional kecelakaan kerja dari tahun ke tahun.
Secara nasional, angka kecelakaan kerja sektor konstruksi versi BPJS Ketenagakerjaan, selalu bertengger di angka 32 persen, bersaing ketat dengan industri manufaktur yang juga selalu bertengger di kisaran angka 31 persen. Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada 2016 (hingga November) tercatat 101.367 kejadian dengan korban meninggal dunia 2.382 orang, sedangkan pada 2015 tercatat 110.285 dengan korban meninggal dunia 2.375 orang. Lalu, bagaimana prediksi kecelakaan kerja sektor konstruksi di tahun 2017?
Sekjen Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) Dominggus Manuputty memperkirakan, kasus kecelakaan kerja sektor konstruksi di tahun 2017 masih tetap tinggi. Perkiraan ini didasarkan atas semakin banyaknya proyek konstruksi yang harus dikerjakan di tahun 2017.
Sepanjang 2017, kata Dominggus, jumlah proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saja ada lebih dari 17.000 proyek. “Belum lagi dari kementerian-kementerian lain. Jumlahnya mungkin lebih dari segitu,” kata Dominggus saat ditemui ISafety di kantor A2K4I di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Menurut Dominggus, dibanding tahun sebelumnya (2016), jumlah proyek konstruksi di Kementerian PUPR di tahun 2017 memang meningkat. Ini sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK yang banyak membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir.
Tetapi, kata Dominggus, kecelakaan kerja tak mesti berjalan paralel dengan banyaknya jumlah proyek konstruksi. “Kecelakaan kerja bisa dicegah, apabila semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi mulai dari level tertinggi yaitu pimpinan hingga level terbawah seperti tenaga kasar, memperhatikan dan mengedepankan aspek K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi yang dilakukannya. Pertanyaannya, apakah semua pihak sudah mengedepankan K3? Belum. K3 masih dipandang sebagai tanggungjawabnya petugas K3, yang di lapangan mengenakan baju merah,” beber Dominggus.
Kecelakaan kerja di sektor konstruksi, tambah Dominggus, masih tetap akan terjadi di tahun 2017. Banyak faktor yang jadi penyebab. Antara lain, konstruksi merupakan pekerjaan yang padat karya dan bukan padat alat, waktu pengerjaan terbatas, dan intensitas kerja tinggi.
KNKK
Terkait tingginya kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi, Kementerian PUPR berencana membentuk Komite Nasional Keselamatan Konstruksi (KNKK). Ihwal ini diungkap Lewis Roberto Manurung, Kasubdit Konstruksi Berkelanjutan dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.
Komite ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja konstruksi sekaligus menjadi komite investigasi kecelakaan-kecelakaan kerja di sektor konstruksi. Lewis mengatakan, gagasan pembentukan KNKK sudah berlangsung lama. Namun keberadaannya belakangan dirasa mendesak mengingat kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih tinggi dari tahun ke tahun.
“Awalnya tim investigasi, namun setelah berdiskusi panjang dengan banyak pihak, termasuk para pakar dan pengamat, akhirnya digagas Komite Nasional Keselamatan Konstruksi, yang memiliki cakupan tugas dan fungsi lebih luas dari sekadar tim investigasi,” kata Lewis yang ditemui ISafety di tempat terpisah.
Dikatakan Lewis, tugas KNKK antara lain mencari tahu sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan memberi solusi atas kasus kecelakaan kerja konstruksi. KNKK akan melibatkan banyak pihak yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. “Selain dari Kem PUPR, KNKK akan melibatkan sejumlah pihak seperti akademisi, pakar, asosiasi, dan sebagainya.” Ditambahkan Lewis, diharapkan KNKK akan terbentuk pada 2017 ini. (Has)
