Jakarta, isafetymagazine.com – Evaluasi Maybank Sekuritas menyebutkan sebanyak 60 perusahaan Indonesia periode 2022–2024 menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator ESG.
Maybank Sekuritas menjelaskan tiga indikator ESG yakni Scope 1 adalah emisi langsung yang dihasilkan perusahaan atas aktivitas operasi sendiri dan Scope 2 adalah emisi tidak langsung dari energi yang digunakan perusahaan seperti dari PLN.
Selain itu scope 3 adalah emisi yang terjadi dari luar operasional seperti emisi dari pemasok, transportasi dan lainnya.
Analis Maybank Securities, Jigar Shah menyebutkan intensitas dan emisi absolut Scope 1 perusahaan di Indonesia menurun secara tahunan, sedangkan penggunaan energi terbarukan meningkat dengan laju yang lambat.
Sekitar 52% perusahaan memiliki skor ESG setara atau di atas median dalam berbagai parameter. Namun, dari sisi tata kelola, Indonesia dinilai lebih lemah dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Secara kualitas implementasi ESG masih belum merata. Hanya 42% perusahaan yang menggunakan assurance eksternal untuk memverifikasi data ESG mereka,” ujarnya.
Assurance eksternal adalah penggunaan pihak independen di luar perusahaan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi yang dilaporkan perusahaan. Artinya, laporan ESG hanya berdasarkan klaim internal perusahaan.
Sementara itu perusahaan yang mengadopsi kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) hanya mencapai sekitar 40%.
TCFD adalah pedoman global yang mencakup empat pilar, governance (tata kelola), strategy (strategi bisnis terkait iklim), risk management (manajemen risiko iklim) dan metrics and targets (metrik dan target emisi).
Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia masih sangat rendah yakni Singapura dan Malaysia sebesar hampir 90% perusahaan telah mengungkapkan matriks materialitas dan mengikuti standar GRI dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi.
Sementara itu perusahaan di Thailand mencapai 80% perusahaan dan dari sisi aspek governance, Indonesia tertinggal.
“Hanya 23% perusahaan Indonesia yang memiliki komite keberlanjutan khusus, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 65%,” ucapnya.
Integrasi ESG dalam insentif manajemen juga masih terbatas yakni hanya 30% perusahaan di Indonesia mengaitkan remunerasi manajemen dengan kinerja ESG. Sebaliknya, Thailand mencapai 55%, Malaysia 46%, dan Singapura 39%
Negara-negara tersebut mengimplementasikan ESG sudah menjadi bagian dari sistem insentif strategis, sedangkan di Indonesia mayoritas manajemen belum memiliki dorongan finansial langsung untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.
Dari sisi lingkungan yang berhubungan langsung dengan intensitas emisi, secara nasional Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.
Sekitar 85% bahan bakar fosil masih menjadi energi primer dan energi terbarukan baru menyumbang sekitar 15% atau lebih rendah dari target 23% pada 2025.
Climate Action Tracker menyebutkan kebijakan iklim Indonesia dinilai Critically Insufficient (sangat tidak memadai) dengan jalur kebijakan yang berpotensi konsisten terhadap kenaikan suhu global sekitar 4°C pada 2100 jika tidak ada percepatan signifikan.
Komitmen korporasi terhadap net-zero juga masih terbatas di mana 42% perusahaan memiliki target net-zero. Sebanyak lima perusahaan yang tervalidasi oleh Science Based Targets initiative (SBTi).
“Hanya sembilan perusahaan yang berhasil memenuhi ketentuan ESG mulai dari Scope 1, 2, dan 3 secara komprehensif,” tuturnya.
Singapura dan Malaysia memiliki komitmen jangka menengah dan validasi ilmiah cenderung lebih matang. Dalam indikator sosial, sebanyak 40% perusahaan Indonesia melaporkan tenaga kerja perempuan mencakup lebih dari 30% tenaga kerja mereka.
Angka ini lebih rendah dari negara di Asia lain seperti Thailand menyebutkan 84% perusahaan memiliki tenaga kerja perempuan, sedangkan Singapura sebesar 78% dan Malaysia sebesar 63%.
Namun, tren di Indonesia menunjukkan perbaikan yakni sebanyak 52% perusahaan Indonesia meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan dalam periode 2022–2024.
Indonesia juga memiliki potensi besar dalam transisi hijau, termasuk energi terbarukan dengan kapasitas sekitar 3.692 GW, cadangan nikel terbesar dunia, dan pertumbuhan kendaraan listrik yang pesat.
Namun, implementasi masih terkendala oleh faktor struktural seperti dominasi batu bara, peran ganda PLN dalam sistem kelistrikan, serta pasar karbon yang masih rendah likuiditasnya. (adm)
Sumber: Kontan
