Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) mengakui pencatatan data kecelakaan kerja belum optimal sampai sekarang.
Selama ini data kecelakaan kerja hanya merujuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker).
Padahal, data ini masih perlu ditingkatkan akurasinya supaya dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.
“Ini masih jadi PR kita bersama. Kita perlu sistem pencatatan kejadian kecelakaan kerja yang lebih faktual dan komprehensif. Selama ini kita masih bergantung pada data BPJS, dan itu belum cukup,” kata Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Yuli Adiratna.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara ‘Safe Work Indonesia 2025’ di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (24/9/2025).
Data yang kuat bukan sekadar angka saja, tetapi pintu masuk untuk memahami akar masalah. Jadi, analisis dapat dilakukan secara tepat, sehingga pemerintah bisa merumuskan solusi konkret, bukan sekadar mencari siapa yang salah.
“Yang penting itu analisisnya. Kenapa kecelakaan terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Kita harus berorientasi pada perbaikan, bukan hanya menyalahkan,” ucapnya.
Yuli Adiratna mengutarakan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat sistem keselamatan kerja. Dia berharap pembenahan sistem pencatatan dan analisis dapat dilakukan pemerintah.
Dengan begitu pemerintah bisa menciptakan tempat kerja yang lebih aman dan sehat bagi seluruh pekerja.
“Kerja sama dengan berbagai stakeholder sangat krusial. Kita tidak bisa jalan sendiri,” tuturnya. (adm)
Sumber: Tribunnews
