Jakarta, isafetmagazine.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyiapkan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas prioritas nasional (PN) 6 untuk menilai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan terkait penyelesaian persoalan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon.
“Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” kata Anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.
Pernyataan ini disampaikannya dalam gelaran kick off meeting kelompok kerja (pokja) pemeriksaan kinerja tematik nasional atas PN 6 dan workshop persiapan pemeriksaan terinci kinerja tematik nasional PN 6, di Kantor Pusat BPK, Jakarta pada Selasa (6/11/2024).
Pemeriksaan kinerja tersebut akan melibatkan banyak satuan kerja dan entitas yang dianggap menimbulkan kompleksitas dan risiko pemeriksaan yang cukup tinggi.
Langkah itu sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan pembentukan pokja pemeriksaan kinerja tematik nasional PN 6.
Slamet Edy Purnomo berharap workshop ini membuat seluruh personel yang terlibat dalam pokja memiliki pemahaman memadai mengenai tugas dan tanggung jawab dalam struktur pokja.
Jadi, mereka dapat bekerja secara maksimal untuk mendukung pemeriksaan.
Pokja pemeriksaan melibatkan seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan personel yang mewakili masing-masing Auditorat Keuangan Negara (AKN). Langkah ini termasuk satuan kerja BPK perwakilan dan unit kerja lainnya yang terkait.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa pokja telah menjadi wadah kebersamaan kita dalam suatu proses pemeriksaan yang terintegrasi untuk mencapai satu tujuan, yaitu hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya yang terkait dengan PN 6,” ucapnya.
Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis, penting, dan aktual yang berkembang di masyarakat, mengingat PN 6 sangat berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, yakni lingkungan hidup dan bencana alam.
BPK harus dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada semua level pemerintahan, baik vertikal maupun horizontal, karena pemeriksaan terkait lingkungan dan bencana ini tidak dapat ditangani oleh lembaga pemerintahan secara parsial.
“Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus dapat ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan semua sumber daya yang tersedia dan rekomendasi harus disertai indikator yang jelas dan dapat diukur,” ujarnya. (adm)
