Jakarta, isafetymagazine.com – Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang untuk Indonesia mengapresiasi sekaligus mendukung kolaborasi program yang diusulkan Forum Quality, Health, Safety, and Environment Badan Usaha Milik Negara (QHSE BUMN) Konstruksi Indonesia.
Salahsatu program kolaborasi yang ditawarkannya adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sektor Konstruksi.
Kegiatan ini akan melibatkan sejumlah organisasi yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti United Nation Development and Program (UNDP) dan International Labour Organization (ILO).
Selain itu berbagai organisasi kemitraan bisnis dari Jepang, misalnya Jakarta Japan Club (JJC) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Semoga bisa dijalankan setelah event B20 selesai, yakni triwulan IV 2022,” kata Atase Ketenagakerjaan Kedubes Jepang untuk Indonesia, Sasaki Hiroki.
Keterangan ini disampaikannya dalam rangka kunjungan Forum QHSE BUMN Konstruksi Indonesia ke Kedubes Jepang untuk Indonesia pada Selasa (24/8/2022).
Dengan kunjungan Forum QHSE BUMN Konstruksi ke Kedubes Jepang untuk Indonesia diharapkan bisa menyelaraskan program kedua belah pihak.
Selain itu bersinergi dan berkolaborasi program pencegahan kecelakaan kerja di sektor konstruksi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Kehadiran Atase Ketenagakerjaan Kedubes Jepang untuk Indonesia, Sasaki Hiroki pada acara itu mewakili Minister Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Jepang Tamura Masami.
Dari Forum QHSE BUMN Konstruksi dipimpin oleh ketua umum (ketum) ini secara langsung yakni Subkhan.
Dia didampingi oleh Koordinator Dewan Pakar Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) Forum QHSE BUMN Konstruksi Desiderius Viby Indrayana.
Kemudian, Bendahara Umun (Bendum) Forum QHSE BUMN Konstruksi Lalu Iqbal Kamaludin dan Wakil Ketum Kadin DKI Jakarta Heber Simbolon.
Subkhan mengemukakan Forum QHSE BUMN Konstruksi membudayakan keselamatan konstruksi berbasis keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).
“Tentunya akan sangat membantu terwujudnya implementasi SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang baik dan berdaya saing,” ucapnya.
Bisnis dan HAM
Program lain yang ingin dikolaborasikan Forum QHSE BUMN Konstruksi dengan Kedubes Jepang untuk Indonesia seperti penelitian dan pengembangan pelaksanaan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan proyek.
Selain itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi dalam Implementasi HAM.
Sebelumnya, Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM Kemenkumham, Hajerati mengemukakan sejatinya bisnis dan HAM berupaya mengintegrasikan nilai-nilai HAM yang secara parsial diterapkan dalam dunia usaha.
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga merupakan bagian penting yang masuk di dalam diskursus bisnis dan HAM,” ucapnya.
Salahsatu langkah yang dilakukan Kemenkumham guna memperkenalkan bisnis dan HAM seperti pengembangan aplikasi bernama Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA).
“Melalui PRISMA ini, kami ingin memfasilitasi semua perusahaan di semua sektor bisnis baik besar maupun kecil untuk melakukan penilaian secara mandiri (self-assessment),” tuturnya.
Dengan penilaian mandiri diharapkan kesadaran penerapan nilai HAM di dunia bisnis semakin dinilai penting dan meningkat.
“Dengan demikian, maka penerapan prinsip-prinsip tersebut (bisnis dan HAM) akan meningkatkan daya saing kita di pasar global ke depannya,” ujarnya.
Subkhan menyambut baik inisiatif yang dilakukan Kemenkumham bagi dunia usaha terutama sektor konstruksi. Selain itu sepakat K3 tidak bisa dilepaskan dari semangat mengimplementasikan HAM.
“Kami siap membantu untuk mensosialisasikan PRISMA ini ke mitra-mitra kami di sektor konstruksi,” ucapnya. (kom/ham/adm)
