Surabaya, isafetymagazine.com – Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P) Jawa Timur (Jatim) menyebutkan World Risk Report merilis laporan pada 2022 bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang rawan terhadap ancaman bencana alam, karena terletak di daerah ring of fire (cincin api).
Wilayah yang dimaksud seperti Jawa Timur (Jatim) tidak luput dari ancaman bencana alam dan memiliki pertumbuhan penduduk dan ekonomi terbesar di Tanah Air.
“Luas wilayah yang mencapai 47.800 kilometer persegi (km2) yang terdiri dari 29 Kabupaten dan sembilan Kota, Jawa Timur memiliki 14 jenis ancaman bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, Covid 19, tsunami, dan likuifaksi,” kata Wakil Ketua DK3P Jatim, Edi Priyanto.
Pernyataan ini disampaikannya dalam ‘Diskusi Panel Disaster Leadership Academy (DiLA) yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim di Kota Batu Malang pada 26-27 Januari 2024.
Sedikitnya 70 peserta berasal dari para pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Dalam DiLA 2024 Edi Priyanto membawakan materi tentang ‘Emergency Response Plan (ERP) sebagai Bentuk Kesiapsiagaan Bencana di Tempat Kerja’.
Edi Priyanto meneruskan berbagai macam risiko bencana alam yang mengancam provinsi Jatim harus diiringi dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya setiap saat.
Namun, kesadaran ini perlu ditumbuhkan pada stake holder (pihak terkait) dahulu seperti Pemprov Jatim supaya bisa menjadi role model yang dilanjutkan penyebarluasannya pada level dibawahnya.
Keadaan darurat dan bencana merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena bencana memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, operasional bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan.
“Diperlukan Emergency Response Plan (ERP), yaitu rencana kesiapsiagaan yang dirancang untuk mengatasi dan merespons bencana atau situasi darurat dalam unit atau tempat kerja,” tuturnya.
ERP dinilai Edi Priyanto penting, karena akan menjaga keselamatan dan keamanan pekerja, aset institusi atau perusahaan. Selain itu melanjutkan operasional bisnis saat terjadi bencana atau kejadian darurat.
Dengan demikian sangat penting dilakukan identifikasi atas potensi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kecelakaan industri, atau ancaman keamanan.
“Selanjutnya dilakukan penilaian atas dampak potensial bencana terhadap karyawan, properti, serta kelangsungan bisnis dan pemerintahan,” tuturnya.
Edi Priyanto mengutarakan penentuan rute evakuasi yang jelas dan perlu diikuti oleh semua karyawan menjadi hal yang krusial.
Begitupula memastikan lokasi peralatan darurat, seperti alat pemadam kebakaran, peralatan medis, dan tempat pertolongan pertama yang mudah diakses dan diketahui oleh semua orang.
“Melakukan latihan secara rutin untuk memastikan bahwa semua pekerja mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan dan cara bertindak saat terjadi keadaan darurat,” ucapnya.
Pelaksanaan kegiatan Disaster Leadership Academy (DiLA) 2024 dinilai perlu guna meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan bencana bagi para pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini mengingat mereka memiliki peran kunci dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan merespons bencana.
“Dengan peningkatan kompetensi dalam melakukan identifikasi hingga mitigasi risiko yang lebih baik, mereka dapat membuat keputusan cepat, efektif, dan koordinatif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif atas bencana yang bisa terjadi pada masyarakat dan infrastruktur,” ucap Edi Priyanto.
“Kompetensi ini tentunya akan mendukung pengembangan strategi pencegahan dan pemulihan yang lebih baik.”
Beberapa narasumber lain yang hadir dalam DiLA 2024 antara lain Guru Besar Sosiologi Kebencanaan Universitas Pertahanan (Unhan), Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si.
Dia memberikan tema tentang membangun kepemimpinan sadar bencana. Pembicara lainnya adalah Tenaga Ahli Widyaiswara BPSDM Provinsi Jatim, Randy Febriano Ruhyana, ST, MMT.
Hal yang disampaikannya adalah hasil survei tingkat kesiapsiagaan bencana ASN OPD Pemprov Jawa Timur.
Tidak ketinggalan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Gatot Soebroto, SE, MPSDM menyajikan materi peningkatan kesiapsiagaan bencana sebagai upaya membentuk budaya sadar bencana. (adm)
