Jakarta, isafetymagazine.com – Pertamina diminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk direktorat baru berupa Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Langkah ini guna mendukung sistem keselamatan dan kerja (K3) di sana.
“Dari kejadian ini (kebakaran) dari pemegang saham dan juga Kementerian teknis yaitu Menteri BUMN dan Menteri ESDM memiliki rencana dan meminta kami untuk membentuk Direktorat (Direksi) khusus, satu tambahan Direktorat, di mana disitu adalah mengcover HSSE, risk manajemen,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Pertamina dengan Komisi VII DPR RI pada Kamis (16/3/2023).
Permintaan juga disampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Pertamina terkait pembentukan direktur HSSE
Pertamina juga diharapkan meningkatkan dan menjaga buffer zone (zona penyangga) dalam objek vital nasional seperti kilang dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) milik Pertamina.
Latarbelakang instruksi pembentukan direktur HSSE di Pertamina lantaran perusahaan ini mengalami kebakaran TBBM atau Depo Plumpang, Jakarta Utara (Jakut) pada beberapa waktu lalu.
“HSSE ini menjadi yang sekarang sedang kita rancang, ini sebagai pertanggung jawaban dan memperlihatkan kita sangat konsen dengan masalah ini,” ucap Nicke Widyawati.
Pertamina berkomitmen terus memperkuat sistem keselamatan kerja dan mengoptimalkan produktivitas setiap lini bisnis perseroan.
“Jadi memang dua hal, yang kami perkuat di dalam border, yaitu di aset Pertamina kilang, kemudian TBBM, dan juga di hulu, oleh karena itu kami melakukan audit safety dan juga aset integrated manajemen, memetakan semuanya, mengalokasikan anggaran,” katanya. (okz/adm)
