Jakarta, isafetymagazine.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Kementerian PPN RI/Bappenas RI) mengatakan Indonesia komit mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan nasional.
“ESG bukan hanya formalitas, tetapi kerangka evaluasi menyeluruh yang menentukan apakah suatu proyek benar-benar layak mendapat dukungan internasional dan mampu memberikan dampak pembangunan yang bermakna,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta pada Jumat (25/4/2025).
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Utusan Khusus Rusia untuk Pembangunan Berkelanjutan Boris Titov.
Indonesia telah menerapkan ESG pada proyek infrastruktur berbasis skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada 2022.
Tiga tahun kemudian, seluruh proyek pemerintah, termasuk non-KPBU, wajib menerapkan ESG dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan.
Kementerian PPN RI/Bappenas RI juga membuka peluang kerja sama pembangunan dengan Federasi Rusia di berbagai sektor prioritas seperti energi bersih, pendidikan vokasi, riset teknologi pertahanan dan kecerdasan buatan.
Kerja sama ini sejalan dengan keanggotaan Indonesia di Brazil, Russia, India, China, South Africa, dan negara-negara lainnya (BRICS+) yang memperluas akses pembiayaan alternatif melalui New Development Bank.
Febrian Alphyanto Ruddyard mengemukakan kerja sama tahap awal akan difokuskan pada inisiatif teknis berbasis hibah, penguatan kapasitas kelembagaan, dan alih teknologi strategis yang mendukung pembangunan jangka panjang.
“Kementerian PPN/Bappenas siap menjadi koordinator utama kerja sama Indonesia–Rusia di bidang pembangunan,” ucapnya.
Urgensi kerja sama strategis ini untuk mengawal pembangunan berkelanjutan.
“Kolaborasi Indonesia-Rusia dan negara-negara BRICS+ harus memastikan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals) tetap menjadi kompas utama pembangunan global hingga 2030,” kata Febrian.
“Jangan buru-buru membuat tujuan baru, yang terpenting sekarang adalah bagaimana semua diskusi dan kerja sama antarnegara benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan. TPB/SDGs bukan hanya milik satu negara, tetapi milik seluruh dunia.” (ant/adm)
